BATAM – Pertumbuhan ekonomi Batam yang mencapai 7,28 persen pada Semester I 2026 belum membuat Pemerintah Kota (Pemko) Batam berpuas diri.
Di tengah derasnya investasi dan arus migrasi, pemerintah daerah bersama dunia usaha kini memperkuat komitmen agar pertumbuhan ekonomi turut membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat tempatan.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemko Batam dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam tentang Sinergi Penguatan Urusan Ketenagakerjaan di Kota Batam, Jumat (11/9/2026).
Kesepakatan ditandatangani Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama Ketua APINDO Kota Batam Rafky Rasyid di Kantor Wali Kota Batam. Penandatanganan turut disaksikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya.
Amsakar menegaskan, kesepakatan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan langkah konkret untuk memperkuat penyerapan tenaga kerja lokal seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi di Batam.
“Sering menjadi diskursus di ruang publik bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi yang tinggi belum berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja lokal. Lewat MoU ini, kita tidak lagi hanya mengandalkan imbauan verbal. Kita perkuat komitmen agar perusahaan-perusahaan di Batam memprioritaskan penyerapan tenaga kerja tempatan,” tegas Amsakar.
Menurut Amsakar, sejumlah indikator ekonomi Batam menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 6,76 persen pada 2025 menjadi 7,28 persen pada Semester I 2026.
Dari sisi investasi, realisasinya telah mencapai Rp29,9 triliun pada Semester I 2026, atau mendekati total capaian investasi sepanjang 2025. Sementara tingkat kemiskinan juga turun dari 4,85 persen pada 2024 menjadi 3,81 persen pada 2025.
Namun, di balik capaian tersebut, Batam masih menghadapi tantangan besar berupa tingginya arus migrasi yang berpengaruh terhadap pengendalian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Batam menjadi daerah tujuan migrasi tertinggi kedua secara nasional pada 2026 setelah DKI Jakarta.
“Tingginya arus masuk penduduk harus kita imbangi dengan kebijakan berpihak. Karena itu, Pemko Batam menginisiasi skema affirmative action agar rekrutmen perusahaan mendahulukan anak-anak Batam,” ujar Amsakar.
Ia menambahkan, Pemko Batam juga terus mengoptimalkan dana Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang mencapai sekitar Rp40 miliar untuk pelatihan kerja dan peningkatan keterampilan masyarakat.
Bima Arya Soroti Infrastruktur dan Dampak Pertumbuhan Ekonomi
Wamendagri Bima Arya mengapresiasi langkah Pemko Batam membangun sinergi langsung dengan dunia usaha. Menurutnya, Batam telah memiliki ekosistem ekonomi yang relatif terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Kami sangat mengapresiasi sinergi antara Pemko Batam dan dunia usaha. Kepala daerah tidak boleh salah diagnosis. Di Batam, pertumbuhan ekonominya tidak hanya dinikmati segelintir pihak, tetapi dibangun ekosistemnya sehingga angka kerja sektor formal mencapai hampir 70 persen,” ujar Bima Arya.
Bima juga memberikan sejumlah catatan strategis untuk memperkuat pembangunan Batam. Ia menilai pemerintah daerah perlu mengidentifikasi secara lebih detail rantai ekonomi dari hulu hingga hilir pada sektor-sektor prospektif, seperti manufaktur, pariwisata, dan teknologi tinggi.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu diimbangi dengan penguatan layanan dasar dan infrastruktur, termasuk penyediaan air bersih serta penanganan kemacetan lalu lintas.
Ia juga mengingatkan pentingnya pembangunan sistem transportasi publik yang terintegrasi dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dalam menghadapi tingginya arus migrasi, penataan tata ruang melalui RTRW dan perencanaan perkotaan yang presisi dinilai penting untuk mengantisipasi perkembangan Batam tanpa menerapkan kebijakan pembatasan yang diskriminatif.
Selain itu, Bima berpesan agar modernisasi Batam sebagai kota metropolitan tetap berjalan seiring dengan penguatan kultur, roh, dan identitas kebudayaan Melayu.
Ketua APINDO Kota Batam, Rafky Rasyid, turut mengapresiasi iklim usaha yang kondusif di Batam. Ia menyoroti sejumlah capaian, termasuk penetapan upah minimum yang berlangsung tanpa demonstrasi serta pemanfaatan dana pelatihan ketenagakerjaan.
“Ekonomi Batam bertumbuh pesat. Tugas kita bersama adalah memastikan pekerja lokal dan pengusaha lokal turut menikmati kue tersebut. APINDO bersama 700 perusahaan anggota siap menindaklanjuti MoU ini secara riil,” tutur Rafky.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Yudi Suprapto, mengatakan kegiatan penguatan kemitraan tersebut dihadiri 300 peserta yang terdiri atas pimpinan perusahaan, HRD, dan pemangku kepentingan terkait.
Sebagai tahap awal, sebanyak 30 perusahaan besar di Batam berkomitmen mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen kebutuhan tenaga kerja untuk warga lokal. (mc)
