Jakarta – Aliansi Buruh Batam melakukan unjuk rasa ke Mahkamah Agung (MA) RI di Jakarta, Rabu (16/2/2022).
Aliansi Buruh Batam yang datang ke Mahkamah Agung itu terdiri FSP LEM SPSI, KEP KSPSI, FSPMI KSPI, LOMENIK KSBSI, TSK KSPSI.
Kedatang buruh itu meminta agar Mahkamah Agung tidak terpengaruh intervensi Gubernur Kepri dalam memutus perkara UMK Batam 2021.
Sebab, aliansi buruh tersebut mengkhawatirkan indpendensi Mahkamah Agung dalam memutus perkara yang diajukan kasasi oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad terkait UMK Batam 2021.
Pasalnya Ketua Mahkamah Agung, Syarifudin pernah ditemui Gubernur Kepri terkait hibah lahan di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang untuk Pembangunan Pengadilan Tinggi Kepri pada Jumat (28/1/2022) lalu di Natra Bintan.
“Kami mengkhawatirkan Mahkamah Agung tidak independen memutus perkara UMK Batam 2021, setelah ditemui oleh Gubernur Kepri”, ungkap Syaiful Badri, Ketua DPD FSP LEM SPSI Kepri.
Syaiful menuturkan, buruh Batam telah menerima penetapan UMK 2021 menggunakan rumus di PP 78/2015 sebesar 3,27 persen atau naik Rp 136 ribu.
Namun Gubernur Kepri secara sepihak menetapkan UMK 2021 hanya naik sebesar 0,5 persen atau sebesar Rp 20.600.
DPD FSP LEM SPSI Kepri telah mensomasi Gubernur namun tidak digubris, sehingga DPD FSP LEM SPSI Kepri dan PD KEP SPSI Kepri melayangkan gugatan ke PTUN Tanjung Pinang dan dimenangkan oleh Penggugat, tertuang dalam amar putusan Nomor: 2/G/2021/PTUN TPI, tanggal 11 Mei 2021.
“Gubernur terus diajak duduk bareng oleh buruh, namun malah dia banding ke PTTUN Medan. Amar putusan Nomor: 144/B/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 28 September 2021 menguatkan putusan PTUN Tanjung Pinang”, jelas Syaiful.
Disebutkannya, pasca putusan banding PTTUN Medan, demo buruh terus berlangsung di Batam. Pada 22 Januari 2022 terbit relaas panggilan sidang kasasi dari MA, dimana kasasi teregister tanggal 6 Januari 2022.
Aliansi Buruh Batam khawatir Mahkamah Agung memutus kasasi perkara UMK Batam 2021 tidak independen.
“Dikhawatirkan buruh, Ketua MA datang menemui Gubernur Kepri 28 Januari, dikhawatirkan ada lobby-lobby memenangkan kasasi, yang kedua Jika kalah kasasi maka jadi preseden buruk di Batam”, tegasnya. (r)