Batam – Indeks Harga Konsumen (IHK) Kepulauan Riau (Kepri) pada Agustus 2022 secara bulanan mengalami deflasi sebesar 0,50 persen, lebih rendah dibandingkan bulan Juli 2022 yang mengalami inflasi sebesar 0,61 persen.
Deflasi didorong oleh penurunan harga kelompok komoditas pangan bergejolak (volatile food) utamanya aneka cabai dan minyak goreng serta kelompok komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah (administered prices) utamanya tarif angkutan udara.
Sementara itu, tekanan inflasi kelompok inti cenderung mengalami kenaikan sejalan dengan peningkatan permintaan masyarakat.
Pada saat yang sama, IHK Nasional tercatat mengalami deflasi sebesar -0,21 persen, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,64 persen.
Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan Kepri pada Agustus 2022 mengalami inflasi sebesar 6,00 persen, atau sedikit berkurang dibandingkan Juli 2022 sebesar 6,09 persen, namun masih berada di atas sasaran inflasi nasional sebesar 3 ± 1 persen.
Wakil Ketua ll TPID Kepri, Adidoyo Prakoso mengatakan, deflasi bersumber dari kelompok makanan, minuman dan tembakau terutama aneka cabai dan minyak goreng serta kelompok transportasi utamanya tarif angkutan udara.
Deflasi pada komoditas aneka cabai disebabkan oleh meningkatnya pasokan sejalan dengan masuknya musim panen di sentra produksi.
Sementara itu, penurunan harga minyak goreng terjadi seiring dengan stabilnya pasokan di tengah permintaan yang berkurang dan tren penurunan harga CPO.
“Penurunan harga tarif angkutan udara disebabkan oleh penurunan permintaan pasca liburan di bulan Juli 2022 dan peningkatan jumlah penerbangan,” ucap Adidoyo, Jumat (2/9/2022).
Disebutkan Adidoyo, secara spasial, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang mengalami deflasi masing-masing sebesar -0,50 persen dan -0,54 persen.
Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan Kota Batam mengalami inflasi sebesar 6,09 persen, dan Kota Tanjungpinang mengalami inflasi sebesar 5,36 persen.
Memasuki bulan September 2022, tekanan inflasi diperkirakan kembali meningkat. Beberapa risiko inflasi yang perlu diwaspadai.
“Yakni masih tingginya harga energi secara global yang dapat berdampak pada beban subsidi BBM, dan kondisi cuaca yang berdampak pada pasokan komoditas sayur-sayuran serta ikan segar,” tuturnya.
Dijelaskannya, berkenaan dengan hal tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di level provinsi, kota dan kabupaten se-Kepri terus memperkuat sinergi dalam upaya pengendalian inflasi.
Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (Gernas PIP) yang di-launching pada 22 Agustus 2022 akan terus diperluas dengan berfokus pada 3 program.
Pertama, meningkatkan produksi pangan melalui program pemanfaatan lahan pekarangan dan perluasan lahan untuk budidaya tanaman pangan.
Kedua, memperkuat kerjasama antar daerah untuk memastikan kelancaran distribusi pangan. Ketiga, melaksanakan stabilisasi harga pangan melalui operasi pasar jika diperlukan.
“Dalam jangka panjang, TPID akan terus mendorong upaya peningkatan kapasitas produksi lokal melalui penguatan kelembagaan nelayan/petani, perluasan lahan, dan implementasi teknik budidaya yang lebih baik seperti Program Lipat Ganda dan digital farming,” tuturnya. (red)