Jakarta – Memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upacara bendera dari bawah laut di USS Liberty Wreck, Tulamben, Karangasem, Bali.
Disamping untuk memperingati Hari Lahir Pancasila, upacara dari bawah laut ini juga dilakukan untuk meningkatkan kemampuan penyelaman bagi para aparat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
“Upacara bawah laut ini merupakan pesan bahwa KKP tidak hanya hadir dalam pengawasan kapal perikanan saja, melainkan juga hadir dalam pengawasan sumber daya yang ada di bawah laut,” ungkap Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin.
Adin menuturkan upacara pengibaran bendera di bawah laut ini diikuti oleh 20 personil yang terdiri dari 2 orang Pengawas Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, 2 orang Awak Kapal Pengawas.
Serta 16 orang Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K dengan melibatkan pelatih sekolah penyelaman berlisensi Scuba School International (SSI) di Bali. Kedepannya Kegiatan ini akan melibatkan aparat terkait lainnya seperti TNI-AL.
“Upacara ini kami lakukan di salah satu lokasi bangkai kapal terbesar di Indonesia yaitu USS Liberty Wreck di Bali, agar kemampuan pengawasan terhadap Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) serta terumbu karang para personil semakin terasah,” terang Adin.
Adin menjelaskan bahwa selama ini masih banyak lokasi Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang belum terindentifikasi. Selain itu penjarahan dan pencurian terhadap BMKT juga diyakini cukup banyak terjadi.
Merujuk pada data Litbang KKP, hingga saat ini baru 20 persen lokasi BMKT yang telah diverifikasi dan 3 persen yang dieksplorasi dengan nilai ekonomi berkisar antara US$ 80 ribu – 18 juta.
“BMKT ini bernilai kompleks, tidak hanya secara ekonomi tetapi juga sejarah dan ilmu pengetahuan. Untuk itu, kemampuan pengawasan bawah laut menjadi penting untuk terus digenjot,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menyebutkan pentingnya peningkatan kapasitas petugas di lapangan dalam menyukseskan program terobosan Ekonomi Biru yang tengah digenjot KKP saat ini.
Prinsip ekonomi biru ini dikenal lebih mengedepankan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, sehingga membutuhkan kemampuan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan ekologi benar-benar terjaga. (r/mri)